Prokompim Karanganyar

KABUPATEN KARANGANYAR MENDORONG DIGITALISASI TRANSKSI KEUANGAN DEMI MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR MENDORONG DIGITALISASI TRANSKSI KEUANGAN DEMI MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR MENDORONG DIGITALISASI TRANSKSI KEUANGAN DEMI MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

 

KARANGANYAR –Rapat koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dilaksanakan pada Rabu (13/10/2021) membahas mengenai agenda Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang akan mendorong perluasan digitalisasi transaksi keuangan sebagai upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Kurniadi Maulato, menyampaikan, sebenarnya digitalisasi transaksi keuangan sudah berjalan di beberapa organisasi perangkat daerah. Contohnya seperti E-Pajak, E-Retribusi di Pasar Matesih dan Nglano Kecamatan Tasikmadu, dan E-Ticketing yang diterapkan di Candi Sukuh dan Candi Cetho.

“Indeks implementasi digitalisasi telah mencapai 83%. Meskipun belum secara formal terkoordinasi, tetapi sudah cukup banyak interferensi dan kebijakan Bupati pada setiap program,” tuturnya.

Rakor yang dilaksanakan bertempat di Ruang Podang I Setda Kabupaten Karanganyar ini, terselenggara dalam rangka pemetaan kembali potensi dan kendala yang berkaitan dengan optimalisasi transaksi digital di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat.Ketikaakan memperluas digitalisasi transaksi keuangan, Pemerintah Daerah perlu menggandeng pihak ketiga sebagai pendukung dan penyedia fasilitas sarana dan prasarananya.

Bupati Karanganyar, Drs. H. Juliyatmono, M.M, berharap ke depannya seluruh transaksi telah berupa transaksi non-tunai secara elektronik.

“Kita berharap semoga tahun 2023 telah sempurna.Di tahun 2021 ini kita harus maju dan berdaya saing. Daya saing kita itu daya pikir, cara berpikir, kualitas pikiran kita, dan tentunya kualitas pelayanan masyarakat harus betul-betul di-digitalisasi,” ucap Bupati Juliyatmono.

Diperlukan pemertahanan segala sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan disertai dengan inovasi-inovasi digital agar tidak mengalami kebosanan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu terus mengembangkan ide dan gagasan baru, menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, serta mendorong supaya transaksi digital semakin diperluas di lingkup masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *